Senin, 11 Desember 2017

Pengolahan Mercuri Ilegal di Tuban Berhasil Diungkap

Selasa, 3/Oktober/2017 6:37:36
Kapolda Jatim dan jajarannya serta instansi terkait membeberkan pengusutan kasus pengolahan merkuri ilegal

SURABAYA (Surabayapost.net) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Drs. Machfud Arifin SH didampingi Irwasda, Kombes Wahyudi Hidayat, Kabid Humas Kombes Frans Barung Mangera SIK, Dir Reskrimsus Kombes Agus Santoso dan Dinas Energi dan SDM Bapak I Made Sukartha, mengungkap kasus tentang penegakan hukum (Gakkum) pencurian mercuri ilegal. Pengungkapan itu digelar di depan Gedung Tribrata Polda Jatim, Senin (2/10).

Dalam kasus itu, tim Polda Jatim berhasil mengamankan tersangka S (57), warga Batu Merah Atas Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku. S bertindak sebagai pembuat logam merkuri.

Petugas Unit ll Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan tersangka S saat sedang melaksanakan pengolahan Batu Cinnabar. S diamankan beserta barang bukti ke Mapolda Jatim, Minggu (24/9/2017) malam.

Gelar kasus tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Machfud Arifin, didampingi Irwasda Kombes Pol Wahyudi Hidayat, Kabidhumas Kombes Pol F Barung Mangera, Kasubdit IV/Tipidter AKBP Rofiq Ripto Himawan, dan  dihadiri Kepala dinas ESDM jatim, I Made Sukartha.

Menurut Kapolda Jatim, Irjen Mahmud, terkuaknya kasus itu berawal informasi bahwa tersangka S mendatangkan Batu Cinnabar seberat 9,7 ton dari lokasi penambangan di Desa Ihaluhu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku, dengan cara membeli dari penambang.

“Batu Cinnabar dikirim dari lokasi penambangan melalui jalur laut dari Pelabuhan Seram menuju Surabaya. Setelah tiba di Surabaya, selanjutnya Batu Cinnabar tersebut dikirim ke Tuban untuk dilakukan proses pengolahan/pembakaran,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin.

Batu Cinnabar diolah dengan cara dibakar dan dicampur dengan batu gamping dan serbuk besi menghasilkan merkuri atau air raksa. Selanjutnya merkuri dan air raksa tersebut didistribusikan ke berbagai daerah.

“Kita sudah lakukan koordinasi dengan Kemenko polhukam tentang peredaran merkuri ini, ternyata kategori limbah B3 yang dapat merusak lingkungan dan bahaya bagi kesehatan,” jelas Kapolda Jatim.

Kemudian bahan baku merkuri ini berasal dari Ambon yang bisa diolah menjadi merkuri. “Kebetulan disini bahan baku untuk membuat merkuri itu sangat banyak misalnya, kapur, batu gamping, kemudian serpihan besi,” papar Machfud Arifin.

“Kita temukan keuntungannya dalam perdagangan ini cukup lumayan. Dengan modal Rp 600 juta bisa mendapatkan dua kali lipatnya, Rp1,2 miliar dia bisa dapat. Nilai jualnya dan pemasarannya didistribusikan ke berbagai daerah,” lanjut Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin saat diwawancarai.

Kepala dinas ESDM Jatim, Sukartha menambahkan, untuk permohonan izin mengolah sebuah produk itu pihaknya sangat teliti dan melibatkan banyak unsur untuk meneliti.

“Pemanfaatan mercuri sangat dilarang. Dari hasil rapat Menkopolhukam itu juga menjadi catatan bagi kami, dalam pengolahan emas tetap izin-izin yang terkait dengan penambangan emas ini sangat ketat, karena memang sudah dilarang menggunakan merkuri itu sangat berbahaya tidak ada seperti itu prosesnya,” kata I Made Sukartha.

Mereka memilih tempat, yang mereka anggap aman yang dekat dengan bahan lainnya yang mereka dapatkan.

“Selain itu mercuri semacam limbah B3, jadi sangat berbahaya sekali untuk kesehatan masyarakat juga kesehatan manusia,” papar I Made.

Menurut Made, apabila ada pemohon yang mengajukan permohonan untuk pengolahan, mungkin saja pengolahannya bisa diajukan sebagai pengolahan timah, tapi ternyata hasilnya bisa mercuri.

“Itu kita harus hati-hati dari pengalaman ini. Dan ini termasuk kegiatan masyarakat dan lingkungan, menggunakan merkuri dilarang juga ini berbahaya,” kata I Made Sukartha Kepala dinas ESDM Jatim saat diwawancarai.

Terkait dengan itu, aturan yang dilanggar ialah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasai 161 yang berbunyi : “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat(1). Pasa 181 ayat (2), Pasai 103 ayat (2) Pasal 104 ayat (3) Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 Miliar. (Jun)

499 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan