Sepenggal Catatan Perjuangan APTRI Menghadapi Kebijakan Pemerintah yang Multi Tafsir

Rabu, 11/Oktober/2017 12:33:35
Arum Sabil dan beberapa anggota APTRI saat bertemu Mendag, Eanggar

JAKARTA (Surabayapost.net) – Kondisi petani tebu makin terjepit oleh kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak kepada petani. Impor yang berkelanjutan membuat harga gula petani anjlok, yang berdampak juga kepada anjloknya harga tebu.

Kondisi itulah yang disoroti Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Karut marut kondisi pergulaan tersebut, dituangkan oleh APTRI melalui sepenggal catatan. Berikut isinya :

Sepenggal Catatan Perjuangan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Pergulaan Nasional Yang Multi Tafsir Dan Terindikasi Bermuatan Kepentingan.

Yang Pertama ; salah satunya berawal dari lahirnya Permendag no 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Acuan Pembelian di Petani dan acuan Penjualan di Konsumen. Permendag tersebut tidak hanya komuditi gula tapi semua hasil pertanian dan perternakan diatur di dalamnya dalam satu Permendag.

Dari sudut pandang kajian hukum ada yang mengatakan bahwa makna Harga Acuan boleh menjual di atas ketetapan karena Makna Acuan beda dengan HET. Namun dari sisi lain ada pihak-pihak yang menterjemahkan bahwa Harga Acuan sama maknanya dengan HET.

Akhirnya kami menemukan contoh kasus beras oleh PT. IBU ternyata ketika dijerat melanggar HET ternyata jeratan Polisi Lemah karena beras diatur dengan aturan Harga Acuan bukan HET.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, kami para Perwakilan Pengurus APTRI bersama-sama mengklarifikasi ke Mendag dan jawabannya dengan tegas bahwa gula boleh dijual di atas Harga Acuan yang tidak boleh dilanggar apabila Pemerintah menetapkan HET.

Namun beberapa hari yang lalu, konon kabarnya telah dibuat surat Permendag tentang HET gula sudah diterbitkan dan sampai hari ini kami menulis belum tahu detail isi aturan HET tersebut.

Yang Kedua; adalah isu pungutan PPN Gula Petani yang cukup berdampak negatif secara psikologis petani maupun pasar. Harga gula Petani jatuh dan Pedagang pun juga enggan membeli karena merasa tidak ada kepastian aturan hukum yang jelas, sedang aturan pajak yang ada pun juga Multi-tafsir dan terkesan penjelasan antara Petugas Pejabat Pajak yang satu dengan yang lainnya sering berbeda-beda.

Melihat kenyataan tersebut, kami para Pengurus APTRI bersama-sama menemui Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Dalam diskusi aktif Dengan Dirjen Pajak maupun dengan Menteri Keuangan, kami menggunakan argumentasi data sebagai berikut:

– UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

– Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016.

– PERPRES NO 71 TH 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (Artinya Perpres ini menegaskan kalau gula adalah merupakan kebutuhan pokok strategis).

Dalam diskusi panjang dan berkat dukungan semua pihak ahirnya PPn gula petani dibebaskan termasuk pedagangnya ke semua lini melalui penegasan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO: 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Yang Ketiga; adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula.

Dalam Permendag No 117/2015 tersebut sangat jelas bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa Impor gula kristal gula mentah atau rawsugar hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Pemilik API-PRODUSEN setelah mendapat persetujuan Menteri, namun faktanya ada institusi lain yang tidak masuk dalam kategori API -PRODUSEN juga mendapatkan Ijin Impor Rawsugar. Contoh info yang beredar tentang pihak-pihak yang mendapat ijin Rawsugar :

– INKOPOL
– INKOPAD
– PT PPI
– BULOG (Sebelum memiliki GMM)

Kami bersama dengan para Pengurus APTRI meminta Mendag untuk menertibkan Ijin Impor agar sesuai aturan dan peruntukannya. Upaya APTRI dan berkat dukungan dari berbagai pihak bahwa usulan tersebut diakomodir oleh Mendag sehingga aturan ijin Impor Rawsugar kembali kepada aturan semula .

Yang Keempat; adalah kebijakan yang Multi-tafsir dan terindikasi bermuatan kepentingan seperti yang tertuang dalam PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 10/M-IND/PER/3/2017 Tentang Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Menjelaskan bahwa perusahaan industri gula baru wajib memenuhi paling sedikit kebutuhan 20% bahan baku tebu dari perkebunan tebu yang terintegrasi .

Di pasal berikutnya yaitu Pasal 6 ayat 1a & b menegaskan bahwa:
Impor Gula Krital Mentah oleh Perusahaan Industri Gula Baru diberikan untuk jangka waktu :

A. 7 (tujuh) tahun bagi perusahaan industri gula yang berada diluar pulau jawa.
B. 5 (Lima ) tahun bagi perusahaan Industri gula yang berada di Pulau Jawa
Artinya adalah mendirikan Pabrik Gula baru cukup punya 20% lahan dari kapasitas terpasang Pabrik Gula dan yang 80% bisa mendapat fasilitas bahan baku Penolong berupa ijin Impor Rawsugar. Sehingga akan mendorong banyak pihak-pihak dalam mendirikan Pabrik Gula baru yang hanya sebagai kedok untuk melakukan Impor gula mentah.

Begitu Pula PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR : 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Yang Berpotensi Bila IUP-P nya Terbit dan Pabrik Gulanya dibangun maka PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 10/M-IND/PER/3/2017 Akan dijadikan landasan untuk bisa mendapatkan Ijin Impor Rawsugar hingga 80% dari total kapasitas terpasang pabrik gula baru tersebut.

Menyikapi hal tersebut, tentunya tidak hanya kekuatan Petani tapi kekuatan Politik dan Ahli Ekonomi dan semua pihak yang punya kepedulian kepada Petani dan industri gula yang berbasis tebu Rakyat yang berjiwa Merah Putih untuk bersama-sama memberikan masukan yang benar kepada Pemerintah agar kebijakan Permenperind no 10/2017 dan Permentan No. 21/2017 bisa ditinjau dan dikaji ulang.

Yang Kelima; adalah dari semua upaya yang kami lakukan dalam memperjuangkan harga Gula Petani menuju harga yang ideal Minimal Rp.11.000/kg terus menghadapi tantangan dan Kendala sehinga harga gula tertekan nyaris di bawah harga Rp. 9.000/kg.

Dalam kondisi tersebut kepanikan dan keputus asaan petani tebu secara nasional hampir tidak terkontrol. Hal tersebut mendorong kami para Pengurus APTRI untuk kembali bersama-sama mendesak Pemerintah agar segera mengambil langkah cepat dalam penyelamatan Petani Tebu yang sudah sangat terpuruk.

Dari pembahasan yang benar-benar menguras Energi, Tenaga dan Pikiran akhirnya Pemerintah menyanggupi membeli Gula Petani Rp. 9700/kg tanpa PPN.

Kesanggupan tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Rakortas pada tanggal 15 Agustus 2017 tentang kebijakan gula yang tertuang dalam surat Kementerian Koordinator Bidang Pertanian Republik Indonesia No: S-202/M.EKON/08/2017 memutuskan bahwa selama musim panen 2017 gula yang di hasilkan PG BUMN eks tebu petani akan dibeli Perum Bulog dengan harga Rp. 9.700 per/kg baik petani maupun PG BUMN.

Menindak lanjuti hasil Rakortas Menteri Perdagangan Membuat Penugasan dengan menerbitkan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 885/M-DAG/SD/8/2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perum Bulog Tentang Hal: Pembelian dan Penjualan Gula oleh Perum Bulog. Dalam Surat Mendag tersebut dengan jelas bahwa Pemerintah menugaskan Bulog untuk membeli gula petani sesuai keputusan Rakortas Rp 9.700/kg.

Beberapa hari kemudian setelah proses pembelian Gula Petani oleh Bulog akan dilakukan tiba-tiba muncul statemen di media massa pernyataan Nur Khamsin yang mengatasnamakan diri sebagai Sekjen Andalan Petani Tebu akan melaporkan Bulog dan Kemendag kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena dianggap Pembelian Gula Petani oleh Bulog adalah Monopoli.

Pembelian Gula oleh Pemerintah melalui Bulog kembali terkatung-katung dan mulai tidak ada kepastian, di samping terlalu banyak persyaratan yang diminta Bulog mulai dari pungutan PPH dan kualitas gula yang sesuai SNI dengan melibatkan Sucofindo menambah mata rantai sistem pembelian Gula Petani yang berbelit-belit, sehingga semuanya ditimpakan dan dibebankan kepada petani.

Dari kenyataan perkembangan fakta di lapangan, Bulog sangat terlihat tidak memiliki semangat untuk membeli Gula Petani namun sebaliknya Bulog justru mati-matian berjuang untuk bisa menjual Gulanya sendiri yang konon jumlahnya di atas 400 ribu ton dengan harga Rp11.000/kg.

Di sinilah keprihatinan kami para Petani Tebu karena Gula milik Petani dihargai Rp. 9.700/kg, bahkan Bulog meminta pedagang swasta untuk membeli Gula Petani melalui Bulog dengan harga Rp 9700/kg sebagai umpan agar pedagang mau membeli Gula stok milik Bulog seharga Rp11.000/kg.

Melihat kenyataan semakin berbelit-belitnya sistem pembelian Gula Petani oleh Bulog dengan metode lulus uji Sucofindo, maka kami para Pengurus dan Perwakilan Petani Tebu Seluruh Indonesia :

Pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 kembali lagi ke Jakarta menemui Menteri Perdagangan di kantornya. Dalam pertemuan tersebut Menteri Perdagangan juga menghadirkan Dirut Bulog.

Kesimpulan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa:
– Gula Petani dibeli Bulog dengan harga Rp9.700/kg tanpa melalui pemeriksaan kualitas SNI oleh Sucofindo.
– Apabila Gula Petani yang dibeli Bulog ternyata ada penolakan karena kualitas dan mutu gula oleh konsumen maka Bulog akan meminta pertanggung-jawaban kepada pihak Perusahaan Pabrik Gula Pengolah untuk memproses ulang termasuk biaya yang ditimbulkan.
– Menteri Perdagangan akan segera mengundang direksi Perusahaan Gula untuk membuat komitmen pertanggung-jawaban terkait kualitas dan mutu gula sebagai dasar Bulog membeli Gula Petani dengan tanpa melibatkan pihak Sucofindo.
– Hari Rabu, tanggal 4 Oktober diharapkan pembelian seluruh Gula Petani oleh Bulog sudah bisa terbayar.

IKHTIAR SUDAH KAMI LAKUKAN
DOA JUGA SELALU KAMI PANJATKAN
DAN PADA AHIRNYA KAMI BERSERAH DIRI KEPADA YANG MAHA BIJAK DAN MAHA ADIL PENCIPTA LANGIT DAN BUMI ALAM SEMESTA.
SEMOGA PARA PEMIMPIN DI NEGERI INI DIGERAKKAN HATI NURANINYA DENGAN KEBIJAKANNYA YANG ADIL DAN MENDATANGKAN MANFAAT & KABAIKAN BAGI UMMAT DAN RAKYATNYA.
DAN KITA SEMUA SELALU DIRAHMATI ALLAH

HM ARUM SABIL

53 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan