Kamis, 14 Desember 2017

DPC Projo Bojonegoro akan Bawa Kasus TITD ke Presiden Jokowi

Senin, 4/Desember/2017 16:50:27
Aktivis Projo DPC Bojonegoro sedang diskusi soal TTID

BOJONEGORO (Surabayapost.net) – Terkait dengan polemik yang berkepanjangan di Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio,Bojonegoro terkait keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, yang menangguhkan eksekusi sempat menyita perhatian publik.

Menaggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo, Kabupaten Bojonegoro, mendatangi Go Kian An, selaku pemohon eksekusi. Kedatangannya tersebut untuk memberikan dampingan serta kawalan proses hukum, Senin (04/12/17).

Ketua DPC Projo Kabupaten Bojonegoro saat datang di Posko di Jalan Jaksa Agung Suprapto Bojonegoro, mengatakan bahwa kedatanganya untuk memberikan pengawalan serta pendampingan hingga ke Presiden dan KSP.

Lebih jauh Hasim mengatakan bahwa, dengan kejadian yang terjadi polemik yang berkepanjangan yang terjadi di Kelenteng HSB (Hoek Sio Bio) DPC Projo Bojonegoro, menduga ada pertarungan Politik di Bojonegoro.

“Masak Hukum di politisir. Ini sangat berbahaya bagi Demokrasi di Bojonegoro,” jelasnya.

Keputusan MA yang sudah Incrach dan memenangkan pemohon (Tan Tjien Hwat), eksekusi ternyata masih kalah dengan Keputusan Ketua PN Bojonegoro.

“DPC Projo Bojonegoro menyayangkan semua ini. Kebuntuan hukum mati suri kebenaran di Bojonegoro”, tambahnya.

Semantara itu, Muharsuko selaku Penasihat Hukum (PH) pemohon (Go Kian An) sangat mengapresiasi atas perhatian yang diberikan kepada Projo terkait kasus aset HSB tersebut. Namun demikian, dirinya mengaku belum mengetahui arah dan tujuan DPC Projo.

“Tentu kami mengapresiasi. Tapi saya belum mengetahui arah dan tujuannya. Dan kami siap apabila teman-teman Projo ini mengagendakan bedah hukum terkait kasus ini, dan kami siap”, pungkasnya. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa jika merunut pada pokok perkara putusan Pengadilan Tinggi nomor 604/Pdt/2014/PT Sby tertanggal 5 Februari terdiri dikuatkan oleh putusan MA nomor 2746 K/PDT/2015 tanggal 16 februari 2016, dari poin 1 sampai dengan 10, khususnya poin ke 3 berbunyi,menyatakan Badan TITD yang diwakili oleh Go Kian An dalam kedudukanya sebagai Ketua TITD. Penggugat berhak atas obyek sengketa, malah mereka yang menguasai obyek.

“Dari bunyi poin tersebut, saya merasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan dan itu sudah termasuk pelecehan hukum bagi kami,” tegasnya.(Sandi Suswondo)

187 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan