Kamis, 14 Desember 2017

Hasil Revisi Perda Pajak Daerah Diharap Tak Bebani Rakyat

Rabu, 6/Desember/2017 1:45:01

MALANG (surabayapost.net) – Perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang ternyata berimbas terhadap perubahan nomenklatur.  Sehingga, konsekwensi  akhirnya ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang harus direvisi.

Hal itu diakui Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, Senin (4/12/2017). Menurut politisi dari PDIP ini nomenklatur itu berkaitan dengan anggaran. ‘’Jika nomenklaturnya tak diubah sementara nama OPD-nya sudah berubah nanti bisa bermasalah dengan hukum,’’ papar pria yang fasih berbahasa  Madura ini.

Makanya, kata dia, ada beberapa Perda yang perlu direvisi. Satu di antaranya disebutkan mantan Ketua Komisi B ini adalah Perda no 16 tahun 2010. Perda tersebut terkait dengan Pajak Daerah.   Itu meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Dijelaskan dia bahwa Perda Pajak Daerah itu ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2010. Perda tersebut terdiri dari 20 bab dan 93 pasal. Itu ditandatangani Wali Kota Malang Peni Suparto dan Sekda Shofwan.  ‘’Usianya sudah tujuh tahu dan saat ini memang perlu direvisi karena nama OPD-nya berubah dari Dinas Pendapatan (Dispenda) menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). Sehingga nomenklaturnya juga harus berubah. Itu agar tak bermasalah secara hukum,’’  papar pria yang akrab disapa Hakim ini.

Menurut dia, pengajuan revisi Perda tersebut sudah diajukan ke Dewan lewat Badan Legislasi DPRD Kota Malang.  Draf revisi Perda itu kata dia disebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah.  Dia berharap pembahasan Raperda tersebut berjalan lancar dan cepat selesai. ‘’Yang penting Perda tersebut nantinya tak membebani rakyat,’’ harapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Qudban membenarkam adana pengajuan Raperda tentang Pajak Daerah itu. Menurut dia, saat ini memang  ada usulan untuk merevisi Perda yang sudah berusia tujuh tahun itu.

‘’Draf usulan Raperda itu memang sudah masuk. Hanya saja, saat ini masih dalam proses untuk pembahasan. Sebab,  usulan Raperda itu tidak bisa langsung dibahas dan disahkan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai prosedur,’’  kata Ya’qud Ananda Qudban yang diamini anggota DPRD Kota Malang lainnya seperti  Wakil Ketua DPRD Kota Malang, HM Zaenudin, Arief  Hermanto, Bambang Triyoso dan Sukarno.

Dijelaskan anggota dewan yang juga Ketua DPC Hanura Kota Malang ini bahwa revisi itu selain untuk menyesuaikan nomenklatur dengan nama OPD yang baru,  juga diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang  ada. Sehingga perolehan pajak daerah tersebut bisa maksimal dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD).  

Menurut dia, jika PAD meningkat maka dampaknya juga akan kembali pada masarakat Kota Malang. Alasannya, hasil perolehan dari Pajak Daerah tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di semua sektor di Kota Malang ang berdampak pada kemakmuran rakyat.

Dia pun mengakui bila perolehan pajak daerah selama ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebab, target yang ditetapkan dalam APBD selalu bisa dicapai oleh BP2D yang  sebelumna bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu.

Pengakuan kalangan DPRD itu memang bukan hanya isapan jempol belaka. Buktinya, pencapaian yang dibukukan BP2D  Kota Malang memang luar biasa. Sebab, di pertengahan triwulan keempat tahun 2017 sebelum tutup buku tahun anggaran, realisasi penerimaan sudah tembus lebih dari 100 persen.

Sesuai  target,  sektor pajak  itu ditetapkan sebesar Rp 352,5 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Perolehan yang telah disetor ke Kas Daerah per 24 November 2017 lalu sudah mencapai Rp 361,88 miliar. Itu berarti sudah melampaui target.

Makanya,  Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT merasa lega. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Malang. Utamanya para Wajib Pajak yang dengan penuh kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Pria yang akrab disapa Ade ini pun mengaku semakin terpacu untuk meningkatkan produktivitas kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat di tahun-tahun berikutnya. ‘’Kalau ada komentar dan opini bahwa target tersebut terlampuai dikarenakan salah perencanaan, itu justru salah besar,’’ tegas pendiri D’Kross ini.

Dijelaskan dia bahwa sesuai arahan dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Jatim –yang selama ini menjadi mitra kerja BP2D– penetapan target harus melalui kajian ilmiah sesuai aturan dan harus bisa dipertanggungjawabkan.  Untuk itu, pihaknya menggandeng konsultan independen dalam rangka melakukan kajian,  penelitian dan penentuan target tersebut.

‘’Itu pun kami mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 33 Tahun 2017. Permendagri itu tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi  penetapan target itu ada dasarnya,” tutur pria yang juga pentolan Aremania ini.

Begitu juga, tegas  mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini, terkait penetapan target tahun 2018 sekitar Rp 375 miliar. Ade tetap  optimis target tersebut bisa terpenuhi.  Alasannya, selama empat tahun belakangan, BP2D yang sebelumnya bernama Dispenda  selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan. Sebab, selalu melampaui target dengan nilai progresif.

Hanya saja,  kata dia, yang patut menjadi catatan pada tahun 2018 nanti merupakan  tahun politik. Konfigurasi dan iklim politik tersebut dikhawatirkan  berdampak signifikan terhadap fluktuasi perekonomian. Imbasnya, kata dia, pendapatan daerah dari sejumlah sektor berpotensi  bisa mengalami penurunan.

Meski begitu, dia berjanji akan bekerja keras untuk menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah. Dia juga akan terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Selain itu, kata dia, berbagai inovasi dan gebrakan yang sudah terhitung ada 40 jurus  akan terus ditambah. Sehingga, perolehan pajak daerah bisa lebih maksimal lagi.

Untuk itu, pria yang juga akrab disapa Sam Ade d’Kross ini menghimbau para WP, khususnya yang melaporkan pajaknya sendiri  (self assessment ) tetap tertib melaporkan omsetnya. Sehingga, tidak terkena tambahan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

Apalagi, kata dia,  berbagai kemudahan mekanisme pelaporan omset dan pembayaran pajak sudah disediakan BP2D, yang mengacu pada program e-Tax. Menurut dia, dengan sistem pajak online yang terintegrasi internet dan langsung terkomputerisasi, maka WP tak perlu lagi menyampaikan SPTPD by paper dan membayar secara manual setiap bulannya.  WP dapat memanfaatkan teknologi IT dengan menggunakan e-SPTPD.

Bahkan, tandas dia, WP bisa melakukan pembayaran melalui e-Banking dan transfer ke rekening Bank Jatim. Cukup  dengan mencantumkan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta masa pajaknya. ‘’Jadi semuanya bisa dilakukan dengan mudah,’’ papar dia.  

Semua kemudahan itu, kata dia, juga perlu didukung dengan aturan yang jelas. Terutama yang berkaitan dengan Perda. Menurut dia, Perda yang ada saat ini sudah saatnya  direvisi. Alasanyna, nama OPD-nya sudah berubah. ‘’Biar kami tidak bermasalah dengan hukum. Sebab, nama OPD berubah, nomenklaturnya juga perlu diubah. Sehingga secara otomatis Perda-nya juga perlu direvisi,’’ harapnya.

Menyikapi hal tersebut Sekda Kota Malang, Drs Wasto SH, MH memberikan respon  positif. Menurut dia, keberhasilan BP2D dalam memenuhi target perlu diapresiasi.  ‘’Tutup buku masih tinggal satu bulanlagi BP2D sudah lampaui target. Itu sungguh luar biasa,’’ katanya.

Makanya, kata dia, demi meningkatkan perolehan pajak daerah Perdanya memang perlu direvisi. Sebab, dia yakin masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Sehingga perlu trobosan-trobosan baru yang dijamin dengan payung hukum yang kondusif serta konstruktif.

”Untuk itu, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang  ini berharap pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah di DPRD Kota Malang berjalan dengan lancar. Sehingga payung hukum tersebut bisa menjadi acuan dan dasar yang kuat dalam menggali potensi pajak daerah yang ada.  

Sementara itu, pakar dan pengamat kebijakan publik dari UMM, DR Muhyi berharap perubahan Perda tentang Pajak Daerah itu tak mematikan potensi ekoomi masarakat. Apalagi, kata dia, sampai membebani masyarakat.  

‘’Karena itu harus ada kajian yang benar-benar cermat dan teliti. Baik itu kajian akademis maupun non-akademis. Sehingga, revisi Perda tersebut benar-benar memberikan perubahan yang bermanfaat bagi rakyat,’’ tandasnya.  (AH)

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
*) per 24 November 2017
Jenis Pajak                       Target             Realisasi       Prosentase
Pajak Hotel                        Rp 37,18 M    Rp 37,12 M    99,9%
Pajak Resto                       Rp 44,9 M      Rp 48,8 M      108%
Pajak Hiburan                    Rp 6,29 M    Rp 6,97 M     110%
Pajak Reklame                  Rp 18,1 M      Rp 18,3 M     101%
Pajak Penerangan Jalan     Rp 48,1 M    Rp 49,1 M     102%
Pajak Parkir                      Rp 4,5 M        Rp 4,8 M       107%
Pajak Air Tanah                 Rp 600 juta    Rp 706 juta    117%
Pajak Bumi & Bangunan    Rp 56,8 M    Rp 58,1 M      102%
Pajak BPHTB                   Rp 135,8 M    Rp 137,4 M    101%

121 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan