Kamis, 14 Desember 2017

Kata Pengamat Soal Terpilihnya Marsekal Hadi Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Selasa, 5/Desember/2017 19:58:29
Marsekal Hadi Tjahjanto

JAKARTA (Surabayapost.net) – Diajukannya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI mendapat tanggapan dari pengamat. Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai merupakan perwira tinggi TNI AU (Angkatan Udara) yang memiliki visi jauh ke depan yang dapat membawa TNI menemukan khittahnya sbg TNI yg profesional, mandiri dan modern.

Penilaian itu disampaikan Syamsuddin Radjab, selaku Pengamat HukumTata Negara dan Direktur Jenggala Center melalui rilis yang diterima Surabayapost.net, Selasa 5 Desember 2017.

Menurutnya, melihat jejak rekamnya sejauh ini belum tercelah dan dengan prestasi yang baik. Keberuntungan terbaik Marsekal Hadi tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan Presiden Jokowi dimasa Lalu. Jokowi sebagai Walikota Solo dan Hadi sebagai Komandan Lanud Adi Soemarno di Solo, selain reputasi dan prestasinya di lingkup TNI AU.

“Kedekatan Jokowi dan Hadi itu tidak relevan dikaitkan secara politik saat ini karena seharusnya para pejabat publik itu harus saling kenal secara personal maupun hubungan antar kelembagaan agar pemerintahan berjalan baik dan lancar dengan koordinasi antar instansi,” kata Syamsuddin Radjab.

Lebih jauh dia menilai bahwa jika saat ini, Presiden Jokowi memilih Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI baru, itu gabungan antara prestasi, dedikasi, relasi dan takdir.

Ditambah dengan pertimbangan konsensus “giliran” jabatan Panglima TNI diantara tiga matra; Darat, Laut dan Udara. Sebenarnya, matra Udara yang dapat giliran dimasa Panglima Gatot sekarang, tetapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memilih Matra Darat, jadinya jatah Angkatan Udara terlewatkan.

“Tetapi sekali lagi itu konsensus agar jabatan panglima tidak dimonopoli oleh matra tertentu dan itu baik agar tidak menimbulkan kecemburuan dikalangan militer,” ujarnya.

Yang terpenting, menurutnya, Panglima TNI kedepan memiliki tugas berat karena akan menghadapi tahun politik, baik di tahun 2018 dengan Pilkada maupun Pilpres dan Pileg 2019. Dia menyarankan, agar TNI harus benar-benar netral dari kepentingan politik kelompok, termasuk kepentingan Presiden Jokowi yang akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden periode kedua.

“Jangan seperti kesan Pilpres lalu, TNI dikesankan publik memblok ke pihak capres A dan kepolisian dipihak B. Ini tidak sehat dalam pembelajaran politik bagi masyarakat sebagai alat koersif Negara. Hal ini terjadi karena para petinggi TNI dan Polri ikut serta cawe-cawe politik dan sering memberi komentar politik,” tegas Syamsuddin Radjab.

Tantangan Marsekal Hadi lainnya soal keberlanjutan reformasi internal TNI. Penataan secara adil penilaian jenjang dan karir, struktur teritotial yang terus bertambah, soal Internasionalisasi Papua Barat dan juga sangat penting penuntasan bisnis TNI yang mandeg bahkan terkesan dilupakan. Selain itu juga pemberantasan korupsi di instansi militer.

Kasus korupsi pembelian helicopter di TNI AU tentu tamparan bagi calon panglima TNI Marsekal Hadi untuk segera dituntaskan, apalagi melibatkan mantan KASAU akan makin pelik secara Psiko-juridis.

“Kita berharap besar dibawah kepemimpinan panglima TNI yang baru juga menegaskan bahwa TNI tdk berpolitik praktis dan tidak lagi menjadikan kepemilikan “hak suara politik” bagi kalangan anggota TNI menjadi isu dalam momen politik yang bertentangan dengn prinsip TNI sebagai alat pertahanan negara yang bebas dari kepentingan politik golongan dan kelompok,” tutup Syamsuddin Radjab. (Junaidi/rls)

105 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan