Kamis, 14 Desember 2017

Ollies Datau Melantik Pengurus DPP Perempuan dan SDGs LIRA

Kamis, 7/Desember/2017 18:58:03
Presiden LIRA, Ollies Datau menyerahkan pataka kepada Ketum DPP Perempuan LIRA, Vera Tobing

Liramedia.co.id, JAKARTA – Bertempat di Gedung Smesco, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pengurus DPP DPP Perempuan dan Suistanable Development Goals (SDGs) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) periode 2017-2022 resmi dilantik, pada Kamis 7 Desember 2017 siang.

Pelantikan yang dikemas dengan seminar ini dihadiri sejumlah tokoh politik nasional, pejabat, serta perwakilan dari LIRA se-Indonesia. Tampak hadir pula ialah Ketua DPD RI yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO).

Dari pengurus LIRA Jawa Timur, hadir antara lain Frolens Christina (Ketua Perempuan LIRA DPW Jawa Timur), Asnawati (Pengurus DPW LIRA Jawa Timur), Didik (Bupati LIRA DPD Situbondo), Jatmiko (Sekda LIRA DPD Mojokerto), Anto (Wakil Bupati LIRA DPD Ngawi), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Adapun yang dilantik oleh Presiden LIRA Ibu Ollies Datau ialah Ibu Vera Tobing (Ketua Umum DPP Perempuan LIRA) beserta jajarannya, dan Hana Hasanah (Ketua Umum SDGs). Tema yang diangkat dalam pelantikan ini ialah “Peran Perempuan LIRA dan SDGs Untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”. Sedangkan tema Seminar “Peran Masyarakat Dalam Pembangunan KUKM Untuk Ketahanan Pangan Berbasis SDGs”.

“Dengan adanya SDGs LIRA diharapkan angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan.” Demikian dikatakan Ketua Umum SDGs LIRA, Hanna Fadel Muhammad usai acara Pelantikan Pengurus DPP Perempuan Lumbumng Informasi Rakyat (LIRA) dan Pengurus Suistanable Development Goals (SDGs), Kamis (7/12), di Gedung Smesco.

Menurut bakal calon gubernur Gorontalo ini, keberadaan LIRA yang didirikan tahun 2004 sudah mengembangkan sayap di 34 provinsi. Melihat realitas itu, akhirnya dibentuk SDGs LIRA sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres).

“Dengan adanya SDGs LIRA kemiskinan di Indonesia harus bisa diturunkan. Begitu juga dengan dunia pendidikan,” kata Hanna yang juga anggota DPD ini.

Artinya, dia melanjutkan, SGDS LIRA menjadi salah satu ormas yang mendampingi Pemerintah. Sebab kata Hanna, Presiden Jokowi mengharuskan seluruh lembaga berperan aktif agar 17 program SDGs dapat berjalan.

“Mudah-mudahan dengan peran SDGs LIRA ini Insya allah ada warna lain. Ada gerakan gerakan yang langsung menyentuh masyarakat bawah dan angka kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.

Untuk melaksanakan program unggulan SDGs LIRA, Hanna mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai univeritas. Salah satu kerjasama yang telah dilaksanakan adalah dengan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Pihak Unpad menurutnya telah memetakan persoalan masyarakat seperti masalah kekurangan gizi dan rendahnya pendidikan.

Hanna melanjutkan Bappenas juga menggunakan data dari Unpad. Universitas tersebut telah membuat data yang begitu lengkap. Tak hanya data dari 34 provinsi ada yang tingkat pendidikannya sudah baik, tapi juga yang masih rendah.

Begitu pula data daerah miskin, terutama di NTT, Papua, Papua Barat. Angka kemiskinan dari hasil data tersebut ujar Hanna, di daerah tersebut sangat tinggi. Kalau kekurangan gizi hampir rata rata di daerah bagian timur.

Nah, setelah pelantikan ini, pihaknya akan membuat program yang tidak lepas dari program SDGs dan juga sejalan dengan program Nawacita Presiden Jokowi.

“Yang pasti pasti program SDGs LIRA ini tidak lepas dari 17 program yang dicanangkan dunia.
Dari data Unpad (Universitas Padjajaran), ada 169 indikator termasuk yang kekurangan gizi tersebut. Kita akan fokus ke sana. Kita akan jadi pendamping mereka sampai anak anak tumbuh menjadi kategori anak yang tidak kekurangan gizi,” kata Hanna lagi.

Kenapa masih angka anak kurang gizi di Indonesia masih tinggi? Menjawab pertanyaan ini, Hanna mengatakan kalau persoalan tidak bisa dilepaskan dari kurangnya pemerataan pembangunan. Dia mencontohkan di Indonesia Bagian Timur angka kemiskinannya masih tinggi dibandingkan Indonesia bagian Barat.

Kuncinya, menurut Hanna lagi, adalah di pemerataan pembangunan. Anggarannya tidak bisa sama. Kalau kita melihat Sulawesi itu luas. Tanahnya luas. Tapi penduduknya kecil. Sementara di Jawa tidak terlalu besar. Misalnya di Jawa barat daerahnya luas, Tapi peruntukannya juga besar. Jadi besar anggaran diberikan dengan melihat luas tanah, wilayah dan luas penduduk.

“Nah otomatis di Indonesia Timur, anggarannya kurang karena penduduknya sedikit. Padahal wilayahbya luas sekali.Jadi kita harapkan dengan mapping dari Unpad ini otomatis anggaran dan program yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan tepat sasaran,” demikian kata Hanna. (rmol/ins)

125 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan