Kamis, 14 Desember 2017

Tekan Silva, ULP Pemkot Malang Gelar Sosialisasi Lelang Pengadaan dari Kecamatan ke Kecamatan

Rabu, 6/Desember/2017 21:12:08
Kepala ULP Pemkot Malang Widjaja Saleh Putra saat Melakukan sosialisasi di Kecamatan Kedungkandang

MALANG (surabayapost.net) – Pemkot Malang genjot sosialisasi pengadaan barang dan jasa pada akhir tahun anggaran 2017 ini. Harapannya agar silva bisa ditekan hingga Rp 200 miliar.

Untuk itu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang menggelar sosialisasi dari kecamatan ke lecamatan. Itu seperti yang dilakukan di Kecamatan Kedungkandang.

Menurut Camat Kedungkandang Drs Pent Haryoto, MM sosialosasi itu untuk perangkat kelurahan, LPMK , RW dan RT juga penegak hukum yang tergabung dalam tiga pilar. Mereka diharap agar paham tentang pengadaan,

“Kalau mereka paham kedepan tak akan terjadi masalah hukum pada pengadaan barang dan jasa. Makanya kami yakin insya Allah giat hari ini bermanfaat untuk lebih mengedapankan suksesnya layanan publik dan percepatan pembangunan di kecamatan Kedungkandang, ” tegasnya berharap? Rabu (612/2017).

Memang sebagaimana diketahui belum semua program Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terlaksana. Apalagi sebagian proyek sempat mengalami gagal lelang.

Akibatnya, masyarakat mesti menunggu lebih lama untuk merasakan implikasi realisasi anggaran. Pasalnya, menurut
Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Kota Malang Widjaja Saleh Putra. pemerintah membutuhkan waktu lebih untuk melaksanakan kegiatan proyek atau program yang gagal lelang. Sebab untuk melakukan lelang ulang, proses itu membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan.

“Tahun ini yang gagal lelang ulang itu ada 66 paket pekerjaan. Tapi gagal itu bukan batal dilakukan atau nggak jadi, tetapi dilelang ulang,” ujar pria yangbakrab disapa Jaya ini.

Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang, tahun ini terdapat 304 paket lelang yang dilaksanakan. Nilainya mencapai Rp 213,5 miliar.

Dari jumlah itu, terdata sudah ada 297 paket lelang yang selesai. Sementara dua paket lelang masih dalam proses pelaksanaan.

Ditambah lagi, ada 15 paket yang batal lelang. “Batal itu banyak faktornya. Ada yang karena teknis, ada yang karena pertimbangan-pertimbangan khusus maka diambil keputusan batal lelang,” terang mantan sekretaris Bappeda Kota Malang itu.

Sementara faktor lelang ulang, lanjutnya, lebih karena faktor eksternal yakni para peserta lelang biasanya tidak memenuhi persyaratan yang diberikan Pemkot Malang. Paket-paket tersebut, langsung dilelang ulang.

Rata-rata, pada lelang kedua Pemkot sudah mendapatkan pemenang yang memenuhi seluruh syarat yang ditentukan. “Ada yang dua atau tiga kali (lelang). Sebenarnya tidak ada batas berapa kali pelelangan,” ujar Jaya, sapaan akrabnya.

“Tetapi jika gagal dua kali, Pemkot sudah bisa melakukan penunjukan langsung,” jelasnya.

Untuk diketahui, selama ini aturan dari pemerintah pusat mensyaratkan kriteria tertentu untuk penunjukan langsung pelaksanan proyek pemerintahan. Pemkot hanya boleh menunjuk pelaksana jika nilai proyek di bawah Rp 200 juta.

Jaya menguraikan, dasar penunjukan tersebut juga mengikuti aturan yang ada. Utamanya, peserta-peserta yang mengikuti lelang sebelumnya tidak boleh ditunjuk.

Pemkot Malang kata dia mesti mencari penyedia jasa di luar yang telah terdaftar. “Kenapa begitu, karena mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan. Wong tidak memenuhi persyaratan kok ditunjuk,” terangnya.

Selain itu, ada proses seleksi administrasi dan teknis terlebih dahulu sebelum melakukan penunjukan. Proses itu misalnya, melakukan screening apakah satu perusahaan pernah masuk daftar hitam pemkot atau tidak. “Yang terbanyak lelang itu proyek-proyek konstruksi,” jelasnya.

Selain memakan waktu lebih lama, proses lelang ulang tersebut juga berisiko terhadap serapan anggaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tepat sasaran.

“Kami juga minta kecepatan pengajuan surat pertanggungjawaban untuk proyek yang sudah dikerjakan,” ucap Wasto.

Pemkot Malang menargetkan penurunan Silpa 2017, maksimal sekitar Rp 200 miliar dibandingkan Silpa 2016 yang mencapai Rp 304,9 miliar. “Penganggaran sudah kami lakukan secara tepat, fokus, dan efisien, bahkan dilakukan melalui tahapan dan proses. Tahapan dimulai dari musyawarah rencana pembangunan di tingkat paling bawah (kelurahan),” ujarnya.

Menurut Wasto, ada sejumlah penyebab tingginya Silpa di Kota Malang, antara lain karena adanya efisiensi anggaran. Dan, anggaran paling besar yang tidak terserap adalah anggaran Islamic Center sebesar Rp 40 miliar dan sejumlah proyek lainnya yang gagal lelang.

“Silpa tahun ini kami targetkan kurang dari Rp 200 miliar. Kami akan maksimalkan program-program yang belum terealisasi, minimal proses lelangnya sudah dilakukan,” tegasnya. (doddy rizky)

74 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan